Pendidikan yang berkualitas pada dasarnya adalah milik semua orang, tanpa melihat kaya atau miskin, tua atau muda, bahkan orang yang normal dengan orang berkebutuhan khusus. Sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yakni kembali ke hakekat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Anak harus ‘dihidupkan’ agar perilakunya selaras dengan alam dan masyarakatnya (YogyaBangkitNews;3 Juli 2007). Artinya, pendidikan adalah hak semua anak untuk belajar menjadi sehat rohani maupun jasmani agar hidupnya lebih sempurna. Akan tetapi, pada kondisi sekarang.
Selain mengacu pada semboyan Ki Hajar Dewantara, telah dituliskan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28c ayat 1 yang berisi tentang
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (UUD RI 1945 Pasal 28 C ayat 1). “

Sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dalam rangka mengembangkan dirinya untuk menjadi manusia yang sejahtera. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang belum mendapatkan pendidikan maka orang tersebut belum dikatakan sejahtera.
Akan tetapi, pada kenyataannya di beritakan di Jogya Bangkit News edisi 3 Juli 2007 bahwa Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami proses komodifikasi. Ada pergeseran paradigma dari pendidikan untuk semua berubah menjadi pendidikan bagi mereka yang memiliki uang banyak saja. Perkembangan ini tentu bertentangan dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara, sebab hanya anak dari keluarga kaya saja yang dapat mengenyam pendidikan. Konstitusi kita sudah menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Bahkan Negara mewajibkan semua warganya untuk mengikuti pendidikan dasar. Sesuai dengan UU No.20 tentang Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas) pasal 46 ayat 1, pembiayaan pendidikan ditanggung negara.
Disamping itu, pembuatan wordpress dengan tema Education For All (Pendidikan Untuk Semua) ini akan lebih bermanfaat bagi pembaca, karena selama ini refrensi tentang Education For All sangatlah sedikit. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Education For All ini sangat kurang. Untuk itu, kami mencoba memahamkan kembali tentang dunia Education For All agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan apa yang ada pada konteks Education For All.
Wordpress ini juga akan dilengkapi dengan foto-foto otentik yang langsung diambil dari fakta pendidikan di Indonesia yang berhubungan dengan Education For All, diharapkan pembaca juga akan sama-sama merasakan dan secara otomatis akan menambahkan komentar di wordpress penulis.